Gubernur Riau Menegaskan Bahwa Pembangunan Bukan Hanya Persoalan Angka Dan Data Statistik

DETIK86.COM PELALAWAN – Gubernur Riau menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya persoalan angka dan data statistik, melainkan perubahan nyata yang harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau, yang digelar di Kabupaten Pelalawan.
“Pembangunan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Visi Riau Bedelau bukan sekadar slogan, tapi komitmen untuk menghadirkan perubahan melalui enam program prioritas,” ujar Gubernur.

Enam program prioritas dimaksud meliputi:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,
2. Pembangunan infrastruktur yang andal dan merata,
3. Penguatan ekonomi berbasis hilirisasi,
4. Penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan,
5. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik, serta
6. Perlindungan budaya dan lingkungan hidup.
Untuk mempercepat pemerataan pembangunan, Pemerintah Provinsi Riau juga mengimplementasikan pendekatan spasial melalui tiga Wilayah Pengembangan (WP), yaitu:
WP Bernilai: Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Dumai
WP Pilar Meranti: Pekanbaru, Kampar, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti.
WP Gasing: Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi.
Pandangan Strategis Bupati Pelalawan.
Dalam forum tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri turut memberikan pandangan kritis dan strategis terhadap arah pembangunan Riau ke depan. Ia menekankan bahwa keberhasilan daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya pendapatan, melainkan dari kemampuan mengelola pendapatan tersebut secara adil dan tepat sasaran.
“Musrenbang RPJMD ini sangat penting untuk menyelaraskan arah pembangunan. Tapi lebih dari itu, kita bicara soal bagaimana pendapatan dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Bupati.
Ia mendorong agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam menetapkan proyek strategis daerah yang potensial untuk diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat.
“Daerah harus berani menetapkan proyek strategisnya sendiri. Inilah yang nantinya bisa diperjuangkan menjadi PSN,” ungkapnya.
Zukri juga menyoroti pentingnya memperkuat proyek strategis berbasis potensi lokal melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Fokus Infrastruktur dan Pariwisata
Dalam bidang infrastruktur, Bupati Pelalawan menekankan perlunya percepatan penyelesaian Jalan Lintas Bono yang menghubungkan Pelalawan dan Indragiri Hilir, serta percepatan pembangunan tol Pekanbaru–Rengat yang dinilai membutuhkan dukungan kebijakan dan komersial agar dapat direalisasikan lebih cepat.
Tak hanya itu, sektor pariwisata juga dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar untuk didorong menjadi bagian dari PSN. Bupati mengusulkan pengembangan Istana Sayap sebagai ikon pariwisata dan pusat budaya Melayu Riau.
“Di Pelalawan, kami bahkan sudah menetapkan kebijakan berbahasa Melayu satu hari dalam sepekan sebagai bentuk pelestarian budaya,” ujarnya.
Isu Lingkungan dan Pengelolaan Kawasan Hutan.
Terkait isu lingkungan, Bupati Zukri menyampaikan usulan pembangunan waduk baru di kawasan Pangkalan (Sumbar), pembangunan waduk di Kampar Kiri, serta pengerukan sedimentasi sungai guna mengatasi persoalan banjir.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya penyelesaian tata kelola kawasan hutan, terutama di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang menyangkut tanah masyarakat.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten bisa bekerja sama mendata dan menertibkan status lahan yang belum jelas agar masyarakat mendapatkan kepastian hak atas tanahnya,” tutupnya.
ADV